Pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) maupun Panwas desa/kelurahan diminta bersikap adil kepada seluruh peserta Pemilu.
Dilansir dari Jatengprov.go.id Hal itu ditegaskan Bupati Rembang Abdul Hafidz pada apel siaga pengawasan Pemilu 2024, di ruas Jalan Gatot Subroto, Rabu (22/11/2023). Menurutnya, Panwascam dan Panwas desa/kelurahan yang berada di ujung tombak harus memiliki integritas, ibaratnya menjadi wasit.
“Jadi Bawaslu sebagai wasit, jangan sekali-kali menjadi pemain. Nanti kerepotan sendiri kalau jadi pemain. Saya harap, keadilan dalam penanganan Pemilu menjadi kekuatan Bawaslu untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara mewujudkan pemilu yang menghasilkan pemimpin yang berintegritas, berakhlak, dan bermartabat,” ungkap bupati.
Disampaikan, Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Namun, suhu politik sudah mulai memanas, sehingga semua pihak diminta untuk dapat menahan diri dan mementingkan kerukunan antarwarga.
“Kepada semua elemen masyarakat, mari bersama menempatkan pemilu 2024 sebagai pemilu yang tidak dinodai dan dicederai dengan money politik atau politik uang,” imbuhnya.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan berita hoaks dan politik isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan politik identitas. Pasalnya, hal-hal tersebut dapat merusak demokrasi dan persatuan sesama anak bangsa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Totok Suparyanto mengimbau kepada 446 jajaran pengawas pemilu di berbagai tingkatan, untuk memperhatikan beberapa hal. Salah satunya, harus menguasai regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketika bekerja sesuai dasar. Pasalnya, aturan Pemilu selalu berubah-ubah.
“Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder. Seperti di tingkat desa, mulai koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, babinsa, dan bhabinkamtibmas,” jelasnya.
Selain itu, Totok berpesan, agar anggota Panwaslu dapat menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati.
