Ditambahkan, sepanjang 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng).
Dalam kesempatan itu, Nana meminta OPD terus berkoordinasi dengan kementerian, terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum, agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik.
“Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab,” ujar Pj Gubernur.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari membeberkan, dari 43.569 perizinan yang masuk ke Pemprov Jateng selama 2023, yang paling banyak sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mencapai 28.578 perizinan. Kemudian sektor kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan. Selain itu, perizinan di sektor lainnya.
Dari seluruh perizinan yang masuk, mayoritas melalui sistem OSS-RBA, dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.
